Sejumlah inovasi program dicontohkan oleh Menteri PKP adalah tentang inovasi rumah susun, rumah bersubsidi, dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi dalam berbagai kesempatan juga terus mengupayakan, agar backlog di Jawa Tengah berkurang secara signifikan. Di antaranya dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat, pengusaha melalui CSR, Baznas, hingga organisasi pengembang perumahan.
Di sisi lain, Luthfi juga terus memperjuangkan agar masyarakat terdampak bencana, yang membutuhkan relokasi bisa segera mendapatkan hunian, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Untuk itu, kolaborasi semua pihak sangat penting.
Terkait percepatan pemenuhan perumahan dan rumah layak huni, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menganggarkan dalam APBD. Selama 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran perbaikan RTLH sebanyak 17 ribu unit.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah, yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” katanya. (*)
