Ia menambahkan, pengembangan pariwisata tidak hanya pada destinasi, tetapi juga didukung akses jalan, penginapan, kuliner, dan oleh-oleh yang saling terhubung. Dengan dukungan infrastruktur yang baik, sektor pariwisata diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Ketua DPRD Purbalingga, H.R. Bambang Irawan, menyampaikan Musrenbang menjadi pintu awal agar kebutuhan riil masyarakat dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Ia menegaskan DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat agar benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan.
“Kami memahami kebutuhan desa sangat banyak, dan itu menjadi kewajiban kami untuk mengawalnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan, penyaluran aspirasi anggota dewan harus sesuai aturan, dengan fokus pada kebutuhan di tingkat desa dan tidak masuk pada program yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, seperti jalan desa, jalan usaha tani, bantuan UMKM, kelompok masyarakat, dan sektor produktif lainnya. Ia mendorong komunikasi aktif antara desa dan anggota dewan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ia menekankan pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat langsung dirasakan dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga Purbalingga. (*)
