Selain itu, imbuh wagub, konsep pariwisata yang diusung juga diarahkan agar lebih inklusif dan ramah muslim. Pemprov Jateng berkomitmen memastikan fasilitas wisata dapat diakses dengan nyaman oleh perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas.
Menurut Gus Yasin, sapaannya, pembangunan tersebut juga disinkronkan dengan penguatan ekonomi syariah, yang menjadi salah satu pilar pembangunan Jateng. Melalui program Kecamatan Berdaya, pemerintah berupaya mendekatkan layanan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, hingga ke tingkat akar rumput.
Langkah inovatif itu mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto menyebut, Jawa Tengah memiliki kapasitas fiskal yang kuat, yakni menduduki peringkat ke-6 secara nasional.
“Kemandirian daerahnya sangat kuat. Jateng telah keluar dari pola pikir lama (out of the box) dengan tidak hanya bertumpu pada dana pusat, tetapi terus berinovasi mengungkit ekonomi melalui sektor kreatif,” kata Bima Arya.
Senada, Menteri PPN RI/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menilai, Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam agenda reindustrialisasi nasional. Menurutnya, pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dipadukan dengan pariwisata, akan menjadikan Jateng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
“Jika kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus tumbuh di sini, maka Jawa Tengah akan menjadi pusat reindustrialisasi dan pusat pertumbuhan baru, dalam perencanaan ekonomi nasional kita,” tegas Rachmat.
Sebagai informasi, Musrenbang itu turut melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/ kota, hingga forum anak dan disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. (*)
