Slamet menambahkan, pelaksanaan SE2026 secara nasional telah dimulai sejak Mei 2026 untuk kategori usaha besar dan sedang melalui metode pengisian mandiri berbasis web atau Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). BPS juga menyediakan layanan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pengisian data.
Hasil pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ditargetkan mulai dapat disajikan pada akhir Desember 2026, setidaknya dalam bentuk profil usaha hingga tingkat wilayah terkecil. Adapun indikator yang lebih rinci akan diumumkan setelah seluruh proses pengolahan data selesai dilakukan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Mukodam, menyampaikan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan memiliki peran strategis dalam memotret kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
“Sensus ini menjadi hal yang sangat penting karena akan memotret bagaimana kondisi ekonomi Indonesia, Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Purbalingga. Data yang terkumpul nantinya menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Menurut Mukodam, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendukung pelaksanaan SE2026 melalui penerbitan surat edaran Bupati serta sosialisasi melalui berbagai kanal informasi. Ia berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang akurat sehingga seluruh potensi ekonomi daerah dapat terdata dengan baik.
“Dengan data yang lengkap dan akurat, diharapkan program-program pembangunan yang baik dapat diteruskan dan program baru yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dapat dirumuskan,” pungkasnya. (*)
