DPRD Purbalingga Minta 3 Raperda Prioritaskan Kebutuhan Rakyat

PURBALINGGA, Cakram.net – Enam fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga menekankan agar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang dibahas dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal. Penekanan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum (Pandum) Fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Selasa (18/8/2026).

Tiga Raperda yang menjadi sorotan meliputi Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Desa.

Terkait Raperda Perubahan APBD 2026, juru bicara Fraksi Gerindra, Hj. Yuniarti, menyoroti estimasi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,49 persen dibandingkan APBD murni. Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh dan tetap memprioritaskan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta pengentasan kemiskinan.

“Upaya meningkatkan pendapatan di berbagai sektor harus tetap dilakukan seoptimal mungkin agar PAD Semester II tahun 2026 dapat melampaui target APBD Perubahan, yang selanjutnya dapat menjadi SILPA bebas pada 2027,” ujar Yuniarti.

Sementara itu, pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendapat apresiasi dari Fraksi PKB. Juru bicara Fraksi PKB, Hj. Titi Yeni, menyambut baik penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang lebih rendah, yakni 0,12 persen untuk lahan produksi pangan dan peternakan. Meski demikian, ia mengingatkan agar penyesuaian retribusi pelayanan kesehatan tidak memberatkan akses masyarakat terhadap layanan medis.

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *