Senada dengan hal itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Fiardha Anggar Kusuma, berharap raperda ketenagakerjaan memperkuat jaminan kesejahteraan puluhan ribu pekerja di Purbalingga.
Fraksi Golkar melalui Ahmad Sa’bani menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara investasi swalayan modern dan kelangsungan pasar tradisional serta UMKM. Pada sektor telekomunikasi, Golkar mendorong kejelasan aturan jaringan utilitas seperti fiber optik agar dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Dukungan senada disampaikan Fraksi PKS dan Fraksi Amanat Demokrat. Juru bicara PKS, Didik Suprayogi, menekankan penataan infrastruktur telekomunikasi wajib memperhatikan estetika kota, tata ruang, dan potensi PAD. Sementara juru bicara Amanat Demokrat, Fredi Setiaji, mengingatkan pentingnya kepastian teknis agar penerapan retribusi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Fraksi PKB melalui Hamid mengingatkan agar seluruh raperda yang disusun mempertimbangkan masalah konkret di lapangan dan kemampuan eksekusi pemerintah daerah. “Perda tidak boleh berhenti sebagai rumusan norma yang baik di atas kertas, tetapi harus mampu bekerja ketika berhadapan dengan realitas sosial,” ujar Hamid.
Sebelumnya, Pemkab Purbalingga telah menyatakan dukungannya terhadap pembahasan empat Raperda prakarsa DPRD tersebut dengan sejumlah penyesuaian agar selaras dengan aturan perundang-undangan terbaru. (*)
