SEMARANG, Cakram.net – Kongres perempuan Jawa Tengah di Hotel UTC Semarang telah rampung dilaksanakan, Selasa (26/11/2019). Ada tujuh rekomendasi dari kongres yang diikuti 750 peserta dari berbagai instansi, organisasi perempuan, komunitas dan aktivis perempuan itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Retno Sudewi mengatakan, tujuh rekomendasi diserahkan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai konggres. Karena Ganjar sedang dinas luar kota, rekomendasi tersebut diterima oleh Pj Sekda Jateng, Herru Setiadhie.
Tujuh rekomendasi itu membahas banyak hal tentang perempuan. Antara lain pemberian kesempatan pada perempuan dalam pengambilan keputusan, mendorong terciptanya relasi sosial yang aman dan nyaman, mendorong perempuan untuk menempati posisi strategis dan mendorong kerjasama yang kuat antara perempuan dengan pemerintah. “Selain itu, menguatkan kapasitas dan peran perempuan dalam membangun perdamaian, menghapus kekerasan, intoleransi, perdagangan perempuan serta perkawinan anak,” jelas Retno usai konferensi pers di Gedung Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Rabu (27/11/2019).
Menurut Retno, peremuan Jateng juga meminta pemerintah agar mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan, karya, temuan dan keterampilan perempuan. Mendorong penghapusan norma sosial dan tradisi yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam upaya mewujudkan tatanan sosial yang setara dan adil. “Perempuan Jateng sudah menegaskan diri, sebenarnya bisa berdaya. Mereka hanya butuh kesempatan agar bisa mengoptimalkan potensi, skil dan kemampuan yang kami miliki,” tegasnya.
Retno berharap, tujuh rekomendasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu demi pemberdayaan perempuan serta menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. “Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun trennya meningkat. Tahun 2018, ada 1.883 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara per 31 Oktober 2019 sudah ada 1.406 laporan kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Jawa Tengah,” bebernya.
Kata Retno, tingginya angka kekerasan perempuan dan anak tersebut bukan karena kekerasan yang meningkat. Tapi akibat gencarnya sosialisasi membuat banyak perempuan berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, meskipun sudah terjadi lama. “Karena sosialisasi yang gencar, sekarang banyak perempuan berani melapor, meskipun kasus yang mereka alami cukup lama berlalu. Kami terus mendorong agar perempuan korban kekerasan juga berani melaporkan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekda Jateng, Herru Setiadhie mengatakan rekomendasi kongres perempuan Jateng akan dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan ke depan. “Akan kami pastikan untuk mengakomodasi rekomendasi tersebut dalam perencanaan pembangunan, baik jangka pendek, menengah dan panjang,” katanya.
Kata Herru, Pemprov Jateng akan berkomitmen dalam melaksanakan tujuh maklumat hasil konggres perempuan. Herru memastikan, tujuh maklumat tersebut akan disebarkan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditindaklanjuti sesuai peran dan kapasitasnya masing-masing. “Misalnya Dinas Pekerjaan Umum kan tidak mungkin membahas hal-hal yang bersifat keibuan, tapi mereka bisa berkontribusi dalam memberikan ruang infrastruktur, sarana konstruksi yang memadai dan sesuai kebutuhan perempuan. Itu salah satu contoh bentuk kontribusinya,” pungkasnya. (dhi)
