SEMARANG, Cakram.net – Angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah yang masih tinggi membuat sejumlah pihak berpikir keras. Untuk menyatukan visi dan misi dalam mengatasi persoalan itu, Pemprov Jateng menggandeng berbagai pihak pemerhati perempuan menggelar konggres perempuan pertama di Jawa Tengah.
Konggres perempuan yang diikuti 750 peserta digelar di Hotel UTC Semarang, Senin (25/11/2019). Peserta berasal dari instansi pemerintah lintas sektor, tim penggerak PKK, organisasi-organisasi perempuan dan anak, serta komunitas pemerhati perempuan dan anak seluruh Jawa Tengah.
Konggres perempuan pertama di Jateng tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Bintang menegaskan, hasil konggres perempuan di Jateng akan menjadi acuan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.
“Penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak memang harus dikeroyok bersama. Saya senang, karena Jateng menggelar konggres perempuan ini sebagai langkah mencari solusi. Saya berharap hasil kongres ini tidak hanya untuk pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah, namun akan kami jadikan acuan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia,” kata Bintang.
Dalam indeks pembangunan perempuan dan anak, lanjut Bintang, nilainya terus mengalami peningkatan. Artinya, berbagai persoalan perempuan dan anak sudah tertangani dengan baik. “Tapi masih banyak hal yang harus diselesaikan. Saya apresiasi setinggi-tingginya pada Pemprov Jateng yang menggelar konggres ini sebagai langkah serius dalam mengatasi kekerasan dan diskrimasi perempuan dan anak,” tegasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai kongres perempuan penting untuk dilakukan. Selain memecahkan masalah yang sudah terjadi, kongres ini diharapkan bisa memprediksikan persoalan perempuan di masa mendatang. “Kita tidak bisa menggunakan cara lama, karena perubahan dunia begitu cepat. Bicara kekerasan atau diskriminasi perempuan, tidak cukup hanya yang begini-begini saja,” tandasnya.
Tentang meningkatkan daya saing perempuan, menurut Ganjar, perempuan tidak mungkin berdaya apabila tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki keterampilan. Diharapkan dalam kongres ada rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan bagi perempuan. “Kami tunggu rekomendasi dari kongres ini, agar menjadi pertimbangan dalam penentu kebijakan. Kami juga berharap dalam kongres dirumuskan agar perempuan berdaya secara ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan lain sebagainya,” pintanya.
Menurut Ganjar, sebenarnya sudah banyak aksi nyata yang dilakukan Pemprov Jateng terhadap diskriminasi perempuan. Di antaranya kerja sama dengan Polda dan Kejati terkait penanganan kasus KDRT dan membuka shelter-shelter untuk konsultasi. “Kami juga mendorong berbagai instansi seperti pendidikan, sosial dan dinas perempuan untuk keroyokan bersama. Karena soal perempuan tidak bisa hanya diurusi dinas perempuan, semua harus bergerak bersama dan banyak sektor yang harus terlibat,” terangnya.
Ganjar juga mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam penentuan kebijakan publik. Selain anak dan difabel, kata Ganjar, perempuan menjadi yang pertama untuk menyuarakan pendapat di setiap Musrenbang. “Maka kami berharap kebijakan yang diambil tidak selalu maskulin, tapi berprespektif gender,” pungkasnya. (dhi)
