SEMARANG, Cakram.net – Tahun anggaran 2020 Provinsi Jawa Tengah mendapat gelontoran anggaran dari APBN sebesar Rp 111 triliun atau naik 8 persen dari tahun lalu sebesar Rp 107 triliun. Peningkatan sumberdaya manusia menjadi sektor yang menyedot anggaran paling besar, yakni Rp 10,26 triliun.
Alokasi Rp 111 triliun tersebut terbagi Rp 40,9 triliun untuk kementerian dan lembaga di Jawa Tengah dan Rp 71 triliun untuk Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Sulaimansyah, jumlah itu meningkat sebesar 8 persen jika dibanding tahun lalu.
“Tapi kalau melihat total akhir DIPA tahun lalu jumlah ini masih di bawah sedikit. Nanti pasti akan mengalami penambahan. Kenaikan tersebut karena Jawa Tengah memiliki program prioritas (Pemerintah Pusat) yang sangat tinggi,” kata Sulaimansyah saat menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2020 di Gedung Gradika Bakti Praja, Senin (25/11/2019).
Sesuai program prioritas nasional, jelas Sulaimansyahg, sektor pengembangan sumberdaya manusia menyedot anggaran paling tinggi, yakni sebesar Rp 10,26 triliun. Dana sebesar itu ditujukan pada sekolah, perguruan tinggi maupun madrasah.
“Sektor infrastruktur alokasinya sebesar Rp 7,6 triliun, untuk pembangunan jalan sampai kereta api. Diharapkan dengan penyerahan DIPA lebih awal satu bulan ini, eksekusi belanjanya bisa lebih cepat dan bisa proses lelang segera. Sehingga 1 Januari sudah bisa mulai kerja pelaksanaan,” ujarnya.
Ia berharap percepatan tersebut memancing Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan APBD. Sehingga seluruh pengerjaan bersumber APBN maupun APBD bisa selesai pertengahan tahun. “Kalau tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun ini, sampai akhir tahun saja masih ada pekerjaan yang berjalan selesai Desember, berarti manfaatnya baru dirasakan tahun depan,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan seluruh peruntukan anggaran tersebut sudah jelas. Yang mesti dilakukan Pemerintah Daerah, Kabupaten/kota adalah akselerasi, baik dari pengelolaan, pemanfaatan maupun akuntabilitas.
“Sekarang yang diminta adalah akselerasi. Kata Pak Presiden bukan hanya send, tapi deliver. Dikirimnya sudah, tapi dikelola dan bermanfaat itu yang perlu diukur. Lalu transparan dan akuntabel, sehingga anggaran ini bisa jadi daya ungkit setiap daerah, kabupaten kota supaya ada nilai tambah dan daya kompetisi yang lebih baik,” katanya. (dhi)
