3 Raperda Tak Disetujui DPRD

UNGARAN, Cakram.net – Tiga dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Semarang tidak disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Sabtu (30/11/2019). Satu-satunya Raperda yang disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD adalah Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tiga Raperda yang tidak disetujui, dua di antaranya ditunda pengesahan, yakni Raperda Perusahaan Perseroan Daerah PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang serta Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Perseroan Daerah PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang. Kemudian Raperda Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri tidak disetujui karena dianggap tidak diperlukan.

“Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah dan Raperda Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Perseroan Daerah ditunda pengesahannya karena perda tentang BUMD baru disahkan, sedangkan Raperda tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri tidak disetujui. Untuk Raperda tentang BUMD disetujui dengan koreksi beberapa pasal di dalamnya,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening.

Bondan menjelaskan, raperda tentang  Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri tidak disetujui, karena sudah diatur dalam PP No 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS). “Setelah dibahas, raperda izin usaha industri dan usaha kawasan industri dipandang tidak diperlukan lagi. Sebab sudah diatur detail di peraturan di atasnya, yakni PP No 24 Tahun 2018 tentang OSS,” jelasnya.

Dalam paripurna DPRD hari Sabtu (30/11/2019) kemarin juga ditetapkan persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020. Disetujui pula program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

Bupati Semarang, dr Mundjirin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas disetujuinya Raperda tentang BUMD menjadi Perda. Sebab, BUMD mempunyai peranan penting sebagai pelaksana layanan publik. Disamping itu, ikut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

Terkait rekomendasi yang disampaikan DPRD tentang belum sinkronnya data aset daerah dan lemahnya sistem koordinasi, dirinya menginstruksikan kepada semua perangkat daerah untuk menindaklanjuti. “Semua perangkat daerah, saya minta untuk segera melaksanakan kegiatan yang telah disepakati. Supaya hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tandasnya.

Lebih lanjut Mundjirin menyampaikan, untuk pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) saat ini sedang dilakukan sinkronisasi dengan kementerian terkait. Jika nanti sudah ada petunjuk teknis dan  petunjuk pelaksanaan akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Semarang. (dhi)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *