Paradigma Baru DPRD Jateng, Bambang Krebo Hapus Pasal ‘Sapu Jagat’ Dalam Tatib DPRD

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto menerapkan paradigma baru agar lembaga DPRD Jateng memiliki integritas dan tidak terjadi pelanggaran hukum. Salah satunya adalah menghapus pasal ‘sapu jagat’ dalam tata tertib (tatib) DPRD Jateng yang pernah digunakan era DPRD periode sebelumnya bila rapat tidak memenuhi kuorum.

“Tata beracara rapat DPRD itu aturan undang-undangnya jelas, dihadiri 50 persen plus satu, dua pertiga atau tiga perempat anggota DPRD. Pengesahan raperda menjadi perda baru sah bila dihadiri dua pertiga anggota DPRD, termasuk pengesahan raperda APBD. Kalau mengajukan hak angket harus dihadiri tiga perempat anggota DPRD, itu yang normatif,” jelasnya di acara dialog bersama DPRD Jateng dengan tema ‘Paradigma Baru DPRD Jawa Tengah’ di The Wujil Resort and Convention Ungaran, Selasa (28/1/2020).

Bambang membeberkan, dalam tata tertib DPRD Jateng sebelumnya ada pasal dengan istilah ‘sapu jagat’. Pasal itu digunakan ketika kehadiran peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

“Tatib yang dulu, kalau rapat dibuka tidak kuorum diskors lima menit. Kalau masih tidak kuorum diskors lagi lima menit,  kalau tetap tidak kuorum rapat dilanjutkan. Waktu itu istilahnya pakai pasal ‘sapu jagat’, ini saya hilangkan, saya sampaikan ke teman-teman bahwa pasal ‘sapu jagat’ membikin anggota DPRD malas,’’ beber Krebo, panggilan akrab Bambang Kusriyanto.

Di era kepemimpinannya saat ini, lanjut Krebo, kuorum rapat-rapat DPRD berdasarkan kehadiran fisik anggota dewan. Misalnya, rapat dibutuhkan kehadiran dua pertiga dari 120 orang anggota DPRD Jateng atau 80 anggota harus hadir secara fisik.

“Kalau rapat tidak kuorum diskors pertama, tidak kuorum lagi skors kedua. Jika diskors kedua tetap tidak kuorum ya diagendakan lagi rapatnya sampai kuorum. Jadi pasal ‘sapu jagat’ hilang,” ungkap politikus PDIP itu.

Menurut Krebo, sempat terjadi perdebatan dan pertentengan ketika pola dan paradigma baru itu dia terapkan. Namun saat ini sudah bisa berjalan setelah dikomunikasikan dengan anggota DPRD Jateng.

“Awal-awalnya ditentang, yang menentang ya orang-orang (anggota DPRD, red) lama. Tapi sekarang yang lama sudah bisa menyesuaikan karena komunikasi. Komunikasi memang harus dibangun. Itu lah perubahan-perubahannya,” katanya.

Kata Krebo, pekerjaan anggota DPRD adalah rapat, mengesahkan anggaran dan mengawasi eksekutif dalam melaksanakan anggaran. Dalam melaksanakan pekerjaan itu mengacu regulasi yang ada.

“Kita harus taat asas dan tertib melaksanakan aturan undang-undang. Anggaran dilaksanakan ada aturannya, sistem pemeriksaan sudah sangat ketat. Bagaimana anggaran itu bisa berkeadilan dan dinikmati seluruh masyarakat Jawa Tengah,” tandasnya.

Pj Sekda Provinsi Jateng, Herru Setiadhie mengaku ada peningkatan signifikan dengan paradigma baru tersebut. Setidaknya ada tiga parameter, yaitu dialogis, transparansi, dan responsif.

“Ini wujud suatu kemitraan yang objektif dan proposional. Semua permasalahan, alternatif solusi dan rencana pembiayaan kita dialogkan. Regulasi dipedomani, substansi dipahami sehingga dalam implementasinya rakyat bisa menilai,” katanya.

Herru menyebutkan, DPRD dan pemerintah provinsi adalah pelayan masyarakat. Sehingga harus menyesuaikan yang dilayani.

“Paradigma baru Pak Ketua DPRD mengajak maju bersama, transparan, dialogis dan responsif. Alhamdullilah apa yang dirintis kita rasakan nikmat, karena kalau ada sesuatu atau ganjalan dikomunikasikan, tidak dibatin,” ungkapnya.

Sementara Dosen Fisip Unwahas Semarang, Joko J Prihatmoko yang hadir menjadi narasumber menilai paradigma baru DPRD Jateng mengarah kepada parlemen modern. Cirinya, transparansi, representasi dan komunikasi.

“Kerja dewan bukan kerja biasa, tapi kerja politik, bukan efisien yang dikejar tetapi efektifitas. Forum semacam ini sebaiknya ada di setiap dapil,” katanya. (dhi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *