KPU Akan Umumkan DPS Pilkada Kabupaten Semarang Pada 19 September

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang akan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Kabupaten Semarang 2020 pada 19 September 2020. Masyarakat bisa mencermati dan memberi masukan bila ada warganya yang sudah memiliki hak pilih tetapi belum masuk dalam DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT (daftar pemilih tetap).

Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi mengatakan KPU melalui petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sudah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 784.953 pemilih. Hasil coklit ada pengurangan 12.300 pemilih.

“DPS Pilkada Kabupaten Semarang sebanyak 771.753 pemilih dan sudah kita tetapkan pada 7 September 2020. Saat ini proses pencetakan DPS untuk diserahkan kepada PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara) paling lambat tanggal 18 September, karena 19 September harus sudah diumumkan oleh PPS,” katanya usai Media  Gathering Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang lanjutan 2020 di Kantor KPU Kabupaten Semarang, Rabu (16/9/2020).

Menurut Maskup, DPS tersebut akan diumumkan di balai desa dan lokasi pendirian tempat pemungutan suara (TPS). Diharapkan masyarakat bisa mencermati pengumuman DPS tersebut.

“Kami akan melakukan uji publik secara serentak pada 26 September 2020. DPS akan kami tayangkan dengan mengundang ketua RT, ketua RW maupun mantan PPDP untuk mencermati,” ungkapnya.

Maskup mengungkapkan, pencermatan DPS untuk mengetahui apakah warga yang memiliki hak pilih sudah masuk DPS atau belum serta memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Termasuk adanya perubahan status di dalam daftar pemilih, misalnya sebelum ditetapkan DPS statusnya belum menikah tetapi setelah DPS ditetapkan sudah menikah atau ada yang meninggal dunia harus dicoret dari daftar pemilih.

“Kalau ada pasangan suami istri salah satunya meninggal dunia maka status perkawinannya berubah. Kemudian pensiunan TNI/Polri yang belum terjaring masuk DPS dimasukkan agar ketika DPT nanti ditetapkan bisa masuk sebagai pemilih. DPT ditetapkan akhir Oktober 2020,” jelasnya.

Maskup menjelaskan, prinsip pemutakhiran data ada tiga, yakni komprehensif, akurat dan mutakhir. Komprehensif artinya semua warga yang sudah punya hak pilih harus masuk DPT, akurat berarti datanya harus akurat, sedangkan mutakhir berarti datanya harus selalu update.

“Ketika terjadi perubahan status perkawinan harus diubah datanya, sehingga saat ada nama dan alamat sama tidak membingungkan. Jadi ketika formulir C6 dibagikan tahu kalau si A dengan nama sama tetapi status perwakinannya janda atau duda itu di sana,” ujarnya. (dhi/Cakram)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *