DPRD Minta Pemkab Semarang Segera Laksanakan Perda Setelah Disahkan

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net – DPRD Kabupaten Semarang meminta Pemkab Semarang segera melaksanakan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) setelah disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Minggu (20/12/2020) sore.

Adapun empat raperda yang disetujui menjadi Perda meliputi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Perda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, serta Perda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang menjadi Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.

“Pada dasarnya empat raperda itu harus segera dilaksanakan setelah disahkan. Yang paling mendesak ada bebera, yakni tentang penyelenggaraan pendidikan, perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dan penanggulangan penyakit karena sekarang masa pandemi COVID-19,” kata Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening usai memimpin paripurna DPRD, Minggu (20/12/2020) sore.

Bila perda itu dilaksanakan, lanjut Bondan, pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan publik maupun pencegahan penanganan penyakit menular dalam hal ini pandemi COVID-19 bisa segera dilakukan secara baik.

“Kami masih melihat perencanaan yang kurang matang dari Satgas maupun Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19, sehingga dari anggaran yang ada belum terserap 100 persen. Kita harapkan bisa terserap 100 persen, sehingga masyarakat bisa terlayani dalam pencegahan hingga dampak adanya COVID-19, termasuk pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Bondan mengatakan untuk penyelenggaraan pendidikan diharapkan dengan adanya perda bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Semarang, baik tenaga pendidik maupun siswanya.

“Kondisi pendidikan di Kabupaten Semarang sudah cukup baik, tapi kita harus terus meningkatkan mutunya,” tandasnya.

Sementara Bupati Semarang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan dengan perubahan Perda Nomor 21 Tahun 2016 maka ada beberapa perangkat daerah mengalami perubahan atau penyesuaian tipologi dan nomenklatur. Hal itu sesuai amanah ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perubahan itu meliputi Inspektorat Daerah dan Dinas Kesehatan dari Tipe B menjadi Tipe A, Badan Kepegawaian Daerah dari tipe C menjadi B dengan nomenklatur baru menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang.

“Diharapkan adanya perubahan tersebut dapat memperkuat peran dan kapasitas masing-masing perangkat daerah. Bisa mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN,” katanya.

Kata Nugraha, adanya Perda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan penyakit. Sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah dan penerapan sanksi bagi semua atau setiap orang tanpa kecuali, baik bagi orang perseorangan, badan usaha, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan. (dhi)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *