SALATIGA, Cakram.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga melakukan sosialisasi kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan bagan akun standar (BAS) Pemkot Salatiga Tahun 2020 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkot setempat, guna mewujudkan terciptanya keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.
“Sosialisasi ini penting. Dalam peraturan tersebut terdapat laporan pelaksanaan anggaran berupa laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan finansial yang terdiri dari neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK),” ungkap Sekda Salatiga, Drs Fakruroji, saat membuka sosialisasi di aula BKDiklatda Kota Salatiga, Kamis (10/12/2020).
Fakruroji menjelaskan, kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan dasar dan aturan yang dipilih pemerintah daerah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan.
“Kebijakan itu digunakan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antarperiode maupun antarentitas,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga laporan keuangan Pemkot Salatiga akan semakin akurat, akuntabel dan transparan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020.
“Saya ingatkan para pejabat penatausahaan keuangan (PPK), pimpinan BLUD (badan layanan umum daerah) dan petugas dari entitas akuntansi untuk yang mengikuti pelatihan ini. Mereka harus bisa menyusun dan menyampaikan laporannya dengan baik untuk mewujudkan akuntabilitas, manajerial dan adanya pengawasan didalamnya,” tandasnya. (/Cakram)
