YOGYAKARTA, Cakram.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendukung pencanangan DIY menuju kabupaten/kota bebas pungutan liar (pungli). Salah satunya dengan mengedepankan semua pelayanan publik Pemkot Yogyakarta dilakukan secara digital atau online. Selain memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan, langkah itu juga untuk mencegah potensi pungli.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan Pemkot Yogyakarta sudah mencoba mengurangi pelayanan publik secara tatap muka dengan pelayanan secara digital. Baik pelayanan terkait transaksi pembayaran dan penerimaan maupun pengurusan seperti perizinan.
“Saya kira mengurangi (pelayanan) tatap muka dan mengurangi mekanisme yang sifatnya manual itu adalah bagian dari upaya untuk memberantas pungli,” kata Heroe, dilansir dari laman Pemkot Yogyakarta, Jumat 24 September 2021,
Menurutnya hampir semua pelayanan publik Pemkot Yogyakarta sudah diberikan secara digital atau online. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, penerimaan pajak daerah dan retribusi hingga pelayanan perizinan. Diakuinya ada beberapa layanan langsung tapi sifatnya crisis center misalnya jika ada kesulitan mengakses maupun beberapa hal yang tidak bisa selesai secara digital. Dicontohkan keberadaan Mal Pelayanan Publik itu sifatnya juga crisis center.
