BOYOLALI, Cakram.net – Pemerintah telah merumuskan ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo.
Satu Data Indonesia tersebut merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakses dan dibagi atau dipakai antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode dan data induk.
Perpres tersebut menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dalam menyusun Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Boyolali. Sebagai langkah percepatan satu data di Kota Susu, pada Jumat 7 Januari 2022 dilakukan launching di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali, M Syawaludin menyebut salah satu upaya perbaikan data dengan cara berkolaborasi dan menerapkan Monitoring Center for Development (MCD) mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT).
