Meski begitu, imbuhnya, media konvensional jangan ditinggalkan. Konsep penulisan, editing, dan fotografi tetap menjadi kebutuhan kompetensi utama dalam setiap proses publikasi. Untuk itu, humas pemerintah harus terus menyesuaikan kebutuhan informasi pemerintah, terhadap iklim digital yang dikehendaki masyarakat. Peningkatan kompetensi insan kehumasan pun mesti dilakukan, salah satunya melalui workshop kali ini.
“Pemahaman menguasai materi sangat diperlukan, karena sukses tidaknya pemerintah tergantung kompetemsi SDM. Mereka harus jeli mengemas informasi agar dilirik dan mudah difahami masyarakat,” terangnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Fuad Hidayat menambahkan, organisasi pemerintah membutuhkan insan kehumasan, atau pengelola informasi yang kuat dan luar biasa. Mereka juga dituntut bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk, di era digital seperti sekarang.
Dia mengatakan, Covid-19 dengan berbagai keterbatasan tatap muka, mengajarkan pemerintah harus punya perangkat kehumasan yang kuat. Sebab, masyarakat membutuhkan banyak informasi, mulai dari seputar Covid-19, kondisi riil pasien yang terpapar, dan sebagainya, yang bisa menjangkau warga di tingkat bawah.
“Penyampai informasi, seperti pranata humas, tidak sekadar dituntut good looking, tapi juga good performance. Ini menjadi penting, karena masyarakat membutuhkan informasi yang real time, tampilan menarik, dan good perform. Sehingga masyarakat menerima informasi yang terverifikasi dengan baik. Dan bibit-bibit yang tidak baik akan tereliminasi dari awal,” tandasnya. (Cakram)
