Sedangkan Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Pemkot Yogyakarta Raden Roro Andarini menyampaikan tujuan kegiatan FGD itu untuk monitoring dan evaluasi terhadap tingkat inflasi di Kota Yogyakarta. Di samping itu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah Pemkot Yogyakarta dengan stakeholder terkait.
Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadijaya selaku keynote speaker FGD mendorong TPID agar membuat kebijakan pengendalian inflasi daerah secara jangka panjang. Produk riset dari Bank Indonesia terkait inflasi daerah bisa menjadi dasar menyiapkan peta jalan pengendalian inflasi daerah jangka panjang. Misalnya perilaku mahasiswa yang indekos yang bisa mempengaruhi inflasi dan kebutuhan wisatawan di Yogyakarta.
“Bagaimana TPID tidak hanya membuat kebijakan jangka pendek terkait sikap reaktif terhadap kondisi pasar. Tapi jangka panjang kendalikan inflasi. Bagaimana membangun kebijakan yang lebih panjang,” tambahnya.
Aman juga memberikan catatan dan perhatian terkait pemantauan inflasi dan harga pasar penyegaran keberadaan kios Segoro Amarto. Di samping itu kebijakan untuk kelancaran distribusi, kerja sama dengan aparat hukum serta sumber-sumber produksi penting seperti bahan pangan dan pabrikan.
Salah satu narasumber FGD Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Perwakilan DIY Rifat Pasha menjelaskan perkembangan inflasi di DIY. Capaian inflasi di DIY lebih tinggi dibandingkan Jawa maupun nasional yang berturut-turut berada pada level 4,46 persen year on year(yoy) dan 4,94 persen yoy. Berdasarkan data sampai Juli 2022, inflasi nasional pada angka 4,94 persen yoy dan inflasi di Kota Yogyakarta mencapai 5,7 persen yoy. Menurutnya itu menunjukkan sinyal pengendalian inflasi di DIY cukup berat.
