Lebih lanjut Bupati menyampaikan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dilatarbelakangi kondisi wilayah Kabupaten Semarang termasuk wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam, nonalam maupun faktor manusia. Sehingga diperlukan penanganan bencana dengan lebih optimal lagi, agar dalam penanganan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh serta terintegrasi, mulai dari saat prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
“Maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dengan peningkatan klasifikasi, dari klasifikasi B ke klasifikasi A,” katanya.
Adapun latar belakang Raperda tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan dan Perkeretaapian untuk memberikan payung hukum dalam pengembangan sistem pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau penyeberangan dan perkeretaapian yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi.
“Raperda tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan, dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah maka diperlukan pengelolaan manajemen yang sehat dan profesional. Untuk itu perlu meninjau kembali ketentuan Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang, untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi serta Peraturan Perundang-undangan yang ada,” jelasnya. (dhi)
