Bupati Temanggung Temui Pedagang Pasar untuk Serap Aspirasi

Hal ini, lanjut Bupati, tidak pernah dijelaskan dari dulu. Sehingga pedagang merasa keberatan kalau sekarang harus diterapkan sewa menyewa.

“Oleh karena itu, seperti saya sampaikan, Perbup ini cantolannya adalah ke Perda antara lain Perda Nomor 13 Tahun 2019, maka kalau Perdanya dicabut Perbup dicabut. Saya siap mencabut Perbup itu kalau Perdanya dicabut oleh DPRD. Nanti bersama-sama antara pedagang pasar, Pemerintah Kabupaten dan DPRD rembugan bersama-sama. Ini saudara semua, maka lebih baik dibuat tim bersama-sama, kalau memang harus dicabut ya dicabut, Perdanya juga dicabut . Kalau kita mau susun aturan baru, nanti kita rembug bersama-sama,” kata Bupati.

Ketua DPRD Temanggung, Yunianto mengatakan secara konstitusi dewan adalah wakil dari masyarakat atau rakyat. Untuk itu, hari ini juga pihaknya akan melayangkan surat kepada Bupati Temanggung agar segera mencabut Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021. Kedua membentuk tim investigasi untuk menentukan hak guna bangunan, sewa dan lain sebagainya. Meski sebenarnya, kata Yunianto, aturan itu berasal dari bupati-bupati sebelumnya.

“Namun jangan sampai salah, semuanya harus patuh dengan regulasi di atasnya, jadi kajian hukum ini sangat perlu. Tim investigasi wajib melakukan kajian hukum. Tim Investigasi unsurnya dari Pemerintah Daerah, DPRD, dari unsur pedagang, supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak mengenakkan. Namun jangan melanggar regulasi, tidak boleh, terapkan asal moral sosial juga,” katanya. (Cakram)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *