IDI Boyolali Curhat ke DPRD Minta Penundaan Pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law

Ia mengungkapkan, Omnibus Law tersebut merupakan Undang-undang yang dijadikan satu, namun dampaknya menghapus UU Kesehatan, UU Kedokteran. Hal itu kewenangannya akan berkurang atau hilang karena semua ditarik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Seharusnya rekomendasi SIP tersebut yang mengeluarkan IDI. Kita ingin melihat teman sejawat ini benar benar dokter tidak, beretika tidak dan syarat praktek harus yang kompeten,” jelas dia.

Dalam hal ini, Ketua MKEK Cabang Boyolali Edi Santoso mengatakan pihaknya mengawatirkan RUU Kesehaatan tersebut seperti halnya undang undang ciptakerja. Selain itu, pihaknya juga mengawatirkan kewenangan undang undang tersebut mengarah Kemenkes semua.

“Kita itu menjaga profesi dokter ini tidak mudah, kita kawatir saja. Nantinya ada dokter yang nakal, kalau semua kewenangan itu ke Kemenkes maka kita tidak bisa mengawasi lagi,” katanya.

Menurutnya, tatanan dari IDI hingga sampai saat ini sudah cukup baik. Tatanan tersebut mulai dari etis, moral. Meski tidak sempurna namun hingga sampai saat ini judah berjalan.

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *