“Dalam dua tahun ini, ada Rp1,6 triliun (tahun 2022) dan naik menjadi Rp1,7 triliun (tahun 2023). Maka kami minta betul-betul agar ini bisa dikelola dengan baik. Jangan ada pungli, jangan ada korupsi,” ungkapnya.
Kekompakan itu juga dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai program percepatan yang sedang dilakukan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Menurut Ganjar, ada dua program yang hari ini harus diselesaikan bersama-sama. Pertama, penurunan angka kemiskinan ekstrem. Kedua, penurunan angka stunting.
“Dua ini kita kerjakan betul dan hari ini masih proses. Maka, teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting, karena mereka menjadi orang yang sangat tahu, juga data yang ada di masyarakat. Berapa penyandang disabilitasnya, berapa kandungan bermasalah untuk ibu yang hamil, berapa masyarakat yang belum punya jamban, dan seterusnya,” kata Ganjar.
Gubernur dua periode itu menambahkan, perangkat dan kepala desa menjadi orang yang paling tahu kondisi masyarakatnya. Kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk mengelola di tempat masing-masing sehingga efektivitas penggunaan dana desanya bagus dan cara eksekusi anggaran juga bagus. Di beberapa desa anggaran yang digelontorkan itu dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja.
“Maka, kalau keluarga miskin bisa ikut bekerja, pendapatannya meningkat. Itu salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengurangi kemiskinan. Terbayangkan kalau dana desanya ada, bantuan dari kabupaten ada, dari provinsi ada, dari pusat ada, lalu dikelola semuanya, wah itu masyarakat wabil khusus yang miskin akan terentaskan,” katanya.
