Pemkot Yogyakarta Komitmen Lindungi dan Penuhi Hak Anak

Dia menjelaskan dalam penilaian Kota Layak Anak ada 24 indikator yang dikelompokan dalam 5 klaster dan kelembagaan. Ada klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.

Dicontohkan untuk klaster perlindungan khusus yang tidak terkait kekerasan seperti anak difabel, anak dengan HIV/AIDS diupayakan mendapatkan akses yang setara. Untuk perlindungan anak terkait kekerasan sudah ada sistem melalui UPT PPA. Sedangkan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya Pemkot Yogyakarta juga memperhatikan hak wajib belajar 12 tahun tetap berjalan bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

“Di sini di ruang bermain  ramah anak (ruang terbuka hijau publik) merupakan bagian dari pemanfaatan waktu luang bagi anak. Kita arahkan juga yang ramah anak,” imbuhnya.

Sementara itu Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Muhammad Ihsan menyampaikan verifikasi lapangan Kota Layak Anak merupakan salah satu tahapan yang dilakukan setelah kota/kabupaten melakukan evaluasi atau penilaian mandiri terhadap pencapaian Kota Layak Anak tahun 2022. Penilaian pada 5 klaster hak anak berdasarkan konvensi hak anak dan kelembagaan dilihat dari sisi regulasi yang dimiliki Pemkot Yogya.

“Tahap ini kami mengkroscek apa yang sudah dilakukan melalui penilaian mandiri kemudian diverifikasi  administrasi oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi DIY. Itu sesuai kenyataan yang di lapangan atau tidak. Jadi tujuan utamanya seperti itu,” ucap Ihsan. (Cakram)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *