Pemprov Jateng Dinilai Konsisten Kelola Dokumentasi Hukum

“Dengan demikian, masyarakat di Indonesia lebih-lebih di Jateng dapat dimudahkan dalam mendapatkan dokumen. Kita juga di bawah arahan Pj gubernur, mendorong agar pengelolaan atau penggunaan, atau pemanfaatan dokumentasi hukum sampai pada level desa,” ujarnya.

Menurut Jonny, desa pada masa kini memiliki otoritas yang luar biasa dengan dana yang siginifikan. Maka dari itu para pengelola dana desa dan jajarannya perlu juga memahami tata kelola uang. Meski hal itu sudah ada alokasi dananya dan mudah uuntuk operasional menjalankannya, namun diperlukan juga akuntabilitas agar semua kemanfaatannya sampai pada tujuan dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

“Sehingga tidak satupun pengelola dana desa menjadi terkendala ataupun kesulitan. Ini jadi langkah yang kita harapkan jadi budaya baru dalam pengelolaan di desa khususnya,” kata Jonny.

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan, JDIH di Jawa Tengah sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Sehingga, warga dapat mengetahui peraturan yang sudah disahkan, baik peraturan daerah maupun desa.

“Jaringan dokumentasi informasi di bidang hukum ini, kita harapkan adalah salah satu program Kementerian Hukum dan HAM, yang tentunya kita implementasikan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk di Jawa Tengah, sudah kita implementasikan sampai di tingkat desa. Artinya, bahwa layanan terkait masalah JDIH sudah bisa dinikmati oleh masyarakat sampai ke tingkat desa,” katanya.

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *