Investasi Rp 2,6 Triliun
Untuk kebutuhan tersebut, menurut Arwita, dibutuhkan nilai investasi sekitar Rp2,6 triliun. Kemudian lahan yang dibutuhkan kurang lebih 11 hektare, dengan biaya pengolahan sampah atau tipping fee kurang lebih Rp230 miliar per tahun.
Adapun skema pembiayaan, kata dia, direncanakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Yakni, viability gap fund yang diberikan Kementerian Keuangan RI maksimum 49 persen kepada pemerintah kota.
Sedangkan untuk status saat ini, menurut dia, Pemerintah Kota Semarang sedang menunggu project development facilities atau pendampingan dari Kementerian Keuangan.
“Kami berharap project development facility atau PDF ini bisa segera turun dari Kementerian Keuangan. Sehingga bisa segera direview dokumen perencanaan yang sudah kita susun sebelumnya atas bantuan Bappenas serta dipilih teknologi yang paling tepat,” katanya.
Dari pengolahan sampah tersebut, selain energi listrik yang dihasilkan, ia mengatakan, manfaat utama yang diperoleh masyarakat adalah persoalan sampah di Kota Semarang teratasi. Sehingga dari usaha tersebut, akan diperoleh lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. (*)
