Dalam pertemuan tersebut, wagub menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Di antaranya, tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah, sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.
Gus Yasin, sapaan akrabnya, juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji, serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS). Hal itu dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.
Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah.
Di samping itu ada juga 34 SMK yang memiliki katering/ tata boga/kantin tipe A, yang sudah bersertifikat BPOM. Sementara ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan, berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.
“Kita berharap jalannya program MBG ini, lebih masif lagi di Jawa Tengah,” tandas Gus Yasin. (*)
