UNGARAN, Cakram.net – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bagus Suryokusumo mengatakan sejauh ini belum ada sinergi antar stakeholder (pemangku kepentingan) dalam menangani masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Karena masih ada yang beranggapan persoalan kemiskinan menjadi urusan dinas sosial.
Hal itu disampaikan Bagus Suryokusumo, di acara Penyuluhan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tanggun Jawab dan Kesetiakawanan Sosial, di aula Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang di Ungaran, Selasa 15 April 2025.
“Untuk mengatasi dan menangani kemiskinan tidak bisa hanya diserahkan kepada dinas sosial saja yang menjadi representasi pemerintah. Tapi harus dibicarakan bareng-bareng oleh semua stakeholder, dinas hingga penentu kebijakan terkait yang lain,” kata Bagus, panggilan akrab politisi PDIP itu.
Bagus menyampaikan, ada 17 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masuk dalam zona merah daerah miskin. Meski Kabupaten Semarang tidak termasuk di dalamnya, ada sejumlah persoalan di lapangan terkait penanganan kemiskinan.
Ia mencontohkan soal jambanisasi yang menjadi bagian dari indikator kemiskinan berada di Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian pelatihan ketrampilan kerja ditangani Dinas Tenaga Kerja.
