Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang turut hadir dalam kegiatan itu menyampaikan dukungan penuh terhadap program pendataan ini.
Ia juga menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi sebagai forum lintas sektor.
Pokja ini akan menjadi wadah koordinasi unit layanan disabilitas yang melibatkan pemerintah daerah, Kemenag, dan lembaga terkait lainnya.
Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi Direktorat KSKK Madrasah, Anis Masykhur, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan advokasi kebijakan pendidikan inklusif.
“Kami mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), penguatan kapasitas guru, serta pelatihan pengelolaan madrasah inklusif secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dukungan teknis juga datang dari program INOVASI melalui perwakilannya, Pak Cipto.
Ia memaparkan bahwa sistem pendataan peserta didik penyandang disabilitas yang tengah dibangun tidak hanya mendata jenis kebutuhan khusus, tetapi juga tingkat kekhususan tiap anak.
“Data ini akan digunakan untuk menyusun program pendukung seperti penyediaan alat bantu, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang lebih sesuai,” terangnya.
