Bondan menyampaikan, adanya alih funsi lahan berdampak pada tarif PBB. Misalnya tanah yang awalnya pertanian berubah menjadi permukiman atau industri. “Itu tentu akan ada perubahan tarif PBB. Pasti akan berakibat adanya kenaikan pajak,” ujarnya.
Kata Bondan, jalan desa yang berubah menjadi kabupaten dan kondisi infrastruktur jalannya sudah baik pasti nilai tanahnya juga berubah. Sehingga tarif PBB juga adapenyesuaian. “Tapi untuk lahan ketahanan tidak ada kenaikan, bahkan ada beberapa yang turun NJOP-nya,” jelasnya.
Ditanya soal rekomendasi DPRD berkaitan kenaikan PBB 20% secara periodik, Bondan menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan tahun 2023 ketika pertumbuhan ekonomi positif. Namun melihat kondisi ekonomi saat ini, DPRD meminta pelaksanaan rekomendasi itu ditunda terlebih dahulu.
“Ketika kita membahas beberapa tahun lalu pertumbuhan ekonomi masih baik. Makanya tadi ada interupsi dari Pak Said (anggota DPRD Said Riswanto, red) agar rekomendasi itu ditunda pelaksanaannya dan dikaji terlebih dahulu. Jadi, tidak harus dilaksanakan dalam waktu dekat,” tandasnya. (*)
