“Kami berharap upaya tersebut dilakukan secara terprogram dan terarah. Yang perlu diperhatikan juga adalah adanya antisipasi guna menghindari kebocoran dalam pelaksanaannya,” ujar In’am.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti perubahan angka alokasi transfer ke daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025. “Oleh karena itu, Fraksi PKB menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan sinkronisasi secara menyeluruh terhadap data transfer pusat sebelum penetapan APBD, serta memastikan seluruh perhitungan didasarkan pada informasi fiskal yang mutakhir dan valid,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Khodirin.
Fraksi PKB juga sepakat dengan program Alus Dalane sebagai prioritas kerja pemerintah daerah, namun berharap pelaksanaannya tetap memperhatikan pemerataan wilayah tanpa mengurangi anggaran yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Fraksi PKB meminta agar Pemkab terus memberikan perhatian lebih kepada Madrasah Diniyah (Madin), TPQ, pesantren, dan sekolah swasta.
“Bagi Fraksi PKB, APBD bukan sekadar angka dan tabel keuangan, melainkan cermin keberpihakan pemerintah terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami mengingatkan agar setiap rupiah dalam APBD diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan untuk memperluas belanja birokrasi yang sifatnya administratif dan seremonial,” tegas Khodirin.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut mengapresiasi rencana kenaikan 3,47 persen pada Pendapatan Daerah tahun 2026 dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2025. “Hal ini menunjukkan upaya peningkatan kinerja keuangan untuk mengelola anggaran lebih baik dan memberi ruang lebih untuk membiayai program dan pembangunan infrastruktur,” kata Juru Bicara Fraksi PKS, Niken Hindianingsih.
