Dari Fraksi Partai Golkar, perhatian tertuju pada inovasi sumber pendapatan baru. “Kami mohon penjelasan tiga inovasi atau sumber penerimaan baru yang spesifik dan non-tradisional yang diandalkan Pemkab Purbalingga di tahun 2026. Apakah target ini sudah memperhitungkan potensi dari digitalisasi retribusi dan optimalisasi aset daerah yang selama ini belum maksimal?” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Idrus Anjasmoro.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti kenaikan laba BUMD yang hanya diperhitungkan naik sebesar 1,23 persen, serta mendorong optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PHP-KDD). “Apa rencana Pemkab untuk meningkatkan kontribusi dividen dari BUMD yang potensinya masih dapat ditingkatkan sebagai bagian dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan?” ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra menilai target kenaikan PAD sebesar 12,97 persen perlu terus digenjot agar lebih optimal. “Program bupati untuk bisa menaikkan PAD hingga Rp500 miliar agar dapat terealisasi lebih dini dari target yang dicanangkan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Yuniarti.
Pada sisi belanja daerah yang dirancang naik 3,44 persen, Fraksi Gerindra mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan skala prioritas serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Adapun Fraksi Amanat Demokrat menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur mengingat masih banyak jalan mengalami kerusakan cukup masif. “Fraksi Amanat Demokrat memberikan masukan, apabila jalan vital atau jalan utama belum sampai masuk prioritas dalam penganggaran, terlebih dahulu dibiayai dengan anggaran biaya rutin perbaikan infrastruktur dengan serius dan optimal agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah,” kata Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrat, Musofan.
