“Sampah anorganik akan diolah menjadi turunan lainnya, seperti biji plastik. Kemudian sampah organiknya bisa diolah menjadi energi listrik bekerja sama dengan PT PLN. Itu menjadi kewajiban pihak ketiga (PT BLE),” ujarnya.
Menurut Bupati, yang tidak kalah penting terkait sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Di mana TPA Blodo kondisinya open dumping atau terbuka. “Nanti setelah ditutup dengan membran maka permasalahan sampah yang open dumping di TPA Blondo terselesaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan selama ini untuk pengelolaan TPA Blondo membutuhkan anggaran Rp1,7 miliar per tahun. “Adanya kerja sama dengan PT BLE, kewajiban pemerintah daerah hanya mengelola lindu di TPA Blondo yang diperkirakan anggarannya Rp200 juta per tahun. Sehingga beban pemerintah daerah berkurang sekitar Rp1,5 miliar setiap tahunnya,” ungkapnya.
Jika tidak ada kerja sama dengan pihak ketiga, kata bupati, untuk menindaklanjuti sanksi administrasi dari KLH agar tidak open dumping dibutuhkan anggaran Rp18 miliar per tahun. Menurutnya, hal itu cukup berat untuk pemerintah daerah.
“Harapan kita, kerja sama ini berjalan lancar sehingga permasalahan sampah bisa terselesaikan, khususnya di TPA Blondo. Danke depannya nanti bisa menjadi destinasi wisata di lingkungan sampah,” katanya.
