“Semua sudah dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing koordinator bidang. Seperti, RPPA sudah dibentuk. Kemudian juga sudah mulai dilatih untuk paralegal, apabila ada kekerasan maupun aduan masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap perempuan,” jelasnya, dilansir dari jatengprov.go.id.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Kecamatan Berdaya dibentuk untuk memangkas rentang kendali antara provinsi ke desa yang cukup jauh. Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi, program yang ada di Kecamatan Berdaya juga harus menyentuh langsung semua elemen masyarakat tanpa ada yang tertinggal.
“Program Kecamatan Berdaya sasarannya desa-desa di kecamatan itu. Jadi harus disesuaikan dengan potensi wilayah,” ujarnya. (*)
Halaman: 1 2
