Menurut Luthfi, tantangan pembangunan Jawa Tengah yang besar tidak bisa dijawab dengan pola kerja sektoral. Karena itu, dia meminta seluruh perangkat daerah membangun teamwork (kerja tim) agar persoalan warga bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Gubernur mencontohkan, ketika terjadi banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, atau persoalan sosial di suatu wilayah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai tugas masing-masing. “Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujar Luthfi.
Selain menekankan kolaborasi, Gubernur juga mengingatkan birokrasi harus bergerak dalam satu arah pembangunan. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/ kota, menurut dia, menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Luthfi juga menyinggung pembangunan Jawa Tengah yang tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, layanan dasar, dan lainnya. Seluruh sektor tersebut, kata dia, harus diperkuat untuk menopang agenda pembangunan daerah.
Di bidang tata kelola, Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, dan merit system dalam birokrasi. Dia memastikan, promosi dan penempatan jabatan harus berbasis kompetensi, bukan praktik titip-menitip.
