PURBALINGGA, Cakram.net – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) guna memastikan anggaran negara memberikan dampak ekonomi maksimal bagi masyarakat. Melalui Bagian PBJ Setda, Pemkab menggelar monitoring pelaksanaan pengadaan sekaligus mendorong strategi konsolidasi di Operational Room Graha Adiguna, Jumat 24 April 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam, menegaskan pengadaan barang dan jasa kini bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis pembangunan.
“Pengadaan barang dan jasa adalah alat untuk menggerakkan ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Mukodam.
Ia menekankan pentingnya pengawasan intensif untuk mencegah keterlambatan, kegagalan, hingga potensi penyimpangan. Dengan monitoring yang kuat, anggaran publik diharapkan kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan layanan yang berkualitas.
Pemkab Purbalingga menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaku usaha lokal. Hal ini terlihat dari capaian belanja Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) tahun 2025 yang menembus angka 64,1 persen, jauh melampaui target minimal sebesar 40 persen.
