Sederhana, tapi dahsyat.
Kehebohan berita ini mengingatkan saya pada peristiwa belasan tahun lalu. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah: Surakarta.
Kala itu pemerintah kota Surakarta dengan kreatif memulai babak baru. Program menggratiskan akta lahir bagi anak. Yang kemudian menjadi salah satu indikator capaian Kota Layak Anak di wilayah itu.
Babak baru itu dilakukan di saat pemerintah kota/kabupaten secara nasional masih lelap tidur. Belum memahami bahwa akta lahir anak adalah hak sipil pertama dan utama bagi seseorang yang lahir di republik ini.
Pemerintah Surakarta sudah memahami substansi. Betapa pentingnya akta lahir bagi anak.
Waktu Solo—sebutan lainnya kota itu—dipimpin oleh Ir. Joko Widodo. Yang kita kenal sekarang sebagai Jokowi. Secara politis, isu itu ikut melambungkan dirinya saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan akhirnya membawanya menjadi Presiden RI.
Di dunia anak-anak, Jokowi tercatat sebagai walikota pertama yang berani menembus badai. Di tengah belantara gurun gersang yang berbeda dengan daerah lainnya.
Dua contoh ini menjadi pelecut kita semua. Masyarakat sangat merindukan inisiatif kreatif pemimpinnya, meski dimulai dari tingkat lokal. Dampaknya mampu mengguncang jagat politik tingkat nasional.
Kita tidak hanya bangga mempunyai pemimpin humanis. Kita semua memimpikan pemimpin yang kaya terobosan strategis untuk “kesejahteraan seluruh rakyat” atau “the welfare of all people”. Bukan hanya untuk dirinya atau segelintir kelompok kecil yang melingkarinya.
Kebijakan Kota Surabaya ini menjawab secara arif. Membatasi banjirnya kasus penelantaran atau neglect yang dilaporkan. Pun demikian, kebijakan lokal ini mampu menghentak keriuhan tanpa ujung yang selama ini mendera nasib anak-anak usai putusan hakim. Bahkan setelah diikrarkan pada prosesi sakral di pengadilan.
Kita butuh lebih banyak Eri Cahyadi dan Jokowi versi pemimpin lokal. Bukan yang tidur nyenyak sementara anak-anak menangis kelaparan karena nafkah ayahnya menguap entah ke mana.
Salam Takdzim .
