“Data individu tidak akan diberikan kepada pihak mana pun, termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Yang dipublikasikan BPS hanyalah data agregat atau data gabungan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Untuk memberikan rasa nyaman kepada responden, BPS juga menyediakan beberapa pilihan pengisian apabila terdapat pertanyaan yang dianggap sensitif. Masyarakat dapat mengisi langsung melalui gawai petugas, melakukan pengisian mandiri melalui laman yang disediakan BPS, maupun menggunakan kuesioner yang diisi sendiri sesuai waktu yang disepakati. Dengan demikian, pelaksanaan sensus tetap fleksibel dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha.
Pendataan dilakukan secara door to door dengan mendata seluruh keluarga, bangunan, serta kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk usaha berbasis digital. Seluruh bangunan juga akan dilakukan geotagging untuk memastikan tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat sehingga potret perekonomian daerah benar-benar lengkap.
Hingga memasuki pekan keempat pelaksanaan, progres pendataan door to door di Kabupaten Purbalingga telah mencapai 27,53 persen, sedangkan pendataan usaha besar mencapai 36,15 persen. Slamet optimistis capaian tersebut akan terus meningkat seiring dukungan masyarakat dalam memberikan data yang lengkap dan benar.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan petugas Sensus Ekonomi. Petugas resmi selalu mengenakan rompi bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi”, membawa kartu identitas ber-QR Code, surat tugas dari Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, menggunakan aplikasi FASIH saat melakukan pendataan, serta menempelkan stiker khusus setelah pendataan selesai. Petugas juga tidak pernah meminta PIN ATM, nomor rekening, maupun foto diri dengan KTP.
