SEMARANG, Cakram.net – Di tengah impitan tekanan fiskal dan ketidakpastian geopolitik dunia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran daerah, berdaya guna bagi masyarakat.
“Program-program ini harus bisa kita lakukan, dan berdaya guna bagi masyarakat,” kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di sela acara rapat paripurna persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 bersama DPRD Jateng, di Gedung Berlian Semarang, Rabu 8 Juli 2026.
Dalam melakukan kerja-kerja pembangungan, Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, sektor investasi, BUMD, dan BLUD perlu terus dikembangkan, untuk memperkuat ekonomi daerah.
Luthfi menyebut, realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp110 triliun, dengan serapan tenaga kerja hampir 276 ribu orang. Sementara pada triwulan pertama 2026, investasi yang masuk mencapai hampir Rp23 triliun, dengan serapan tenaga kerja 92 ribu orang.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Jateng, yang telah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, sehingga telah disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).
