Pemkab dan DPRD Purbalingga Sepakati Perubahan KUA-PPAS TA 2026

PURBALINGGA, Cakram.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Purbalingga resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bupati Purbalingga Fahmi M. Hanif dan Ketua DPRD Purbalingga H.R. Bambang Irawan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Kamis (13/8/2026).

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Bupati Fahmi turut menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD TA 2026 secara langsung. Penyerahan ini dilakukan lebih awal dari batas maksimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019, perubahan KUA-PPAS disepakati paling lambat minggu kedua Agustus. Mendasari kesepakatan ini, kami langsung menyerahkan Raperda Perubahan APBD TA 2026 lebih awal dari ketentuan minggu kedua September,” ujar Fahmi.

Dalam Raperda Perubahan APBD TA 2026, terjadi penyesuaian pada pendapatan maupun belanja daerah jika dibandingkan dengan APBD Murni 2026. Pendapatan Daerah diirencanakan sebesar Rp1,9 triliun (turun 7,72% dari APBD Murni). Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2,03 triliun (turun 3,45% dari APBD Murni), sedangkan defisit anggaran: Tercatat sebesar Rp102,16 miliar, yang rencananya akan ditutup menggunakan pembiayaan netto.

Bupati menjelaskan, alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang operasional pemerintahan, layanan kesehatan, akses pendidikan, percepatan pembangunan desa, serta pendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, anggaran difokuskan pada kegiatan rehabilitasi, perlindungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui program Purbalingga Gotong Royong.

Selain Raperda Perubahan APBD 2026, Pemkab Purbalingga juga menyerahkan dua Raperda lain kepada legislatif, yaitu Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perubahan atas Perda No. 15 Tahun 2023) yang bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menata jenis pajak agar lebih adil, transparan, dan tepat sasaran, serta Raperda tentang Desa yang tujuannya memperkuat tata kelola dan regulasi pemerintahan tingkat desa.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran pimpinan Forkopimda dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga. (*)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *