BATANG, Cakram.net – Pemerintah Kabupaten Batang memberi sinyal hijau bagi pengembangan kawasan industri dan penyangga tanpa mengorbankan sektor ketahanan pangan. Komitmen ini ditunjukkan lewat akselerasi pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tengah digodok secara intensif.
Penyusunan Perda RTRW dilakukan melalui koordinasi maraton yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta instansi lintas sektor.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang, Endro Suryono, menegaskan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tetap menjadi prioritas utama.
“Untuk awal ini yang sudah diverifikasi oleh kementerian dari LP2B, target di RPJM Presiden sebesar 87 persen, sedangkan verifikasi awal di Pemkab Batang mencapai 88,26 persen. Artinya, pemerintah daerah sudah memenuhi syarat minimal yang ditargetkan,” kata Endro, dikutip dari portal resmi Pemkab Batang, Kamis (24/9/2026).
Dengan raihan angka tersebut, pergeseran pola ruang dipastikan tidak menggoyahkan benteng ketahanan pangan daerah. “Secara kajian, ketahanan pangan insyaallah masih bisa terjaga,” jelasnya.
