Sementara itu, Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan KONI Kabupaten Semarang, Lugud Endro Susilo, menjelaskan bahwa sengketa ini berakar dari penerapan sistem penilaian yang tidak didasarkan pada aturan tertulis.
Hasil pertandingan tidak murni dihitung berdasarkan jarak terbang, melainkan menggunakan sistem konversi poin dan parameter Day Quality yang tidak tercantum secara jelas di dalam Technical Handbook (THB) resmi pertandingan.
Menurut Lugud, pihak dewan hakim berargumen menggunakan hukum kebiasaan yang merujuk pada penyelenggaraan Porprov sebelumnya di Pati Raya. Kendati demikian, ia menyayangkan metode tersebut tidak dituangkan ke dalam aturan tertulis secara transparan.
“Atlet tidak pernah mengetahui bahwa sistem yang akan digunakan itu konversi poin. Produk hukum ini membuktikan rapuhnya kecermatan peradilan olahraga dalam menyusun putusan yang berkepastian hukum,” tegas Lugud.
KONI Kabupaten Semarang menilai putusan tersebut bertentangan dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Sebagai tindak lanjut atas penolakan banding tersebut, KONI Kabupaten Semarang menyatakan akan melayangkan nota keberatan yuridis secara resmi kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan kepada KONI Pusat di Jakarta. Langkah ini ditempuh agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak mencederai pembinaan prestasi atlet di masa mendatang, khususnya bagi para atlet di Kabupaten Semarang.
“Jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi preseden negatif buat kemajuan atlet,” pungkas Dody. (rbd)
