Pengelolaan PDAM Dinilai Tak Profesional, DPRD Bentuk Pansus Penyelamatan PDAM

UNGARAN, Cakram.net –DPRD Kabupaten Semarang membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) non Raperda yang telah disetujui dalama rapat paripurna DPRD, Sabtu (30/11/2019). Salah satunya adalah Pansus X yang bertugas membahas dan  mengkaji penyelematan PDAM, karena dewan menilai pengelolaan perusahaan air minum plat merah itu tidak profesional.

Adapun dua pansus non raperda lainnya, yakni Pansus IX membahas dan mengkaji Tukar Menukar Aset Pemda oleh PT Desa Wisata Indonesia, serta Pansus XI bertugas membahas dan serta mengkaji tentang Pendapatan Daerah. Pansus IX diketuai Mangsuri, Pansus X diketuai Joko Widodo, sedangkan ketua Pansus XI adalah Nafis Munandar. Setelah disepakati dalam rapat paripurna, DPRD Kabupaten Semarang akan menerbitkan Keputusan DPRD tentang pembentukan dan susunan keanggotaan pansus non raperda tersebut.

“Tujuan pembentukan pansus penyelamatan PDAM untuk membahas dan mengkaji persoalan yang ada di PDAM Kabupaten Semarang. Karena DPRD menemukan indikasi ketidakprofesionalan dalam mengelola perusahaan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening.

Lebih lanjut Bondan menjelaskan, Pansus IX dibentuk karena proses tukar guling aset pemda di Dusun Semilir harus minta persetujuan DPRD. “Kalau pembentukan pansus  XI memang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang signifikan. Karena belanja daerah setiap tahun naik, tetapi pendapatan daerah tidak bisa mengimbanginya,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, kalangan anggota DPRD Kabupaten Semarang sepakat dibentuk Panitia Khusus (pansus) untuk membedah persoalan di PDAM Kabupaten Semarang. Sebab, kondisi manajemen maupun keuangan PDAM dinilai tidak sehat.

“Harus dibentuk pansus. Sehingga akan diketahui apakah PDAM itu sebuah lembaga sapi perah atau lembaga usaha pemerintah daerah. Itu nanti kelihatan ketika dibentuk pansus,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Muyazinul Arif, Selasa (26/11/2019).

Ketua Fraksi PKB, M Basari sepakat dibentuk pansus. Sehingga pansus bisa mendalami permasalahan di  PDAM. Dia mengusulkan ke pimpinan DPRD agar persoalan PDAM ditangani serius. “Kita usulkan dibentuk pansus. Nanti pansus kita dorong sampai penggunaan hak interpelasi, hak angket, agar persoalan di PDAM bisa selesai. Ketidakhadiran Ketua Dewas dipanggil Komisi B juga bisa diselidiki lewat pansus,” katanya.

Sekretaris Komisi B, The Hok Hiong menyatakan dirinya melihat ada ketidaklogisan di PDAM, yakni kekurangan sumber air. Padahal banyak sumber air di Kabupaten Semarang. ‘’Komisi B sepakat perlu dibentuk Pansus PDAM,’’ ujarnya. (dhi)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *