YOGYAKARTA, Cakram.net – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta didorong untuk menyiapkan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah secara jangka panjang. Termasuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengendalikan inflasi daerah di Kota Yogyakarta.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi menilai walaupun pandemi Covid-19 sudah agak membaik, tapi ekonomi global selalu terjadi perubahan-perubahan cukup berat yang mempengaruhi inflasi. Pihaknya menyebut tingkat inflasi di Yogyakarta yang paling besar dipengaruhi oleh indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Termasuk kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng yang salah satu sebabnya terkendala pasokan dari Semarang.
”Beberapa bulan lalu harga barang bahan pokok terkendala pasokan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ini. Untuk mengendalikan inflasi ini perlu kerja sama antar setiap pemangku kepentingan dan antar daerah,” kata Sumadi, dilansir dari jogjakota.go.id, Kamis 18 Agustus 2022.
Pemkot Yogyakarta telah menetapkan keputusan Walikota Yogyakarta nomor 169 tahun 2022 tentang peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024. Keputusan itu memuat strategi kunci 4 K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Empat strategis itu dijabarkan dalam program kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi di beberapa perangkat daerah Pemkot Yogyakarta.
”Kita sudah punya regulasi tentang TPID. Saya apresiasi dan mendukung bagaimana kita untuk berdiskusi, berkoordinasi terkait persoalan dan langkah ke depan bagi TPID untuk pengendalian inflasi daerah,” paparnya.
