Belanja Pemerintah Tahun 2020 Fokus 5 Area

Berbagi berita ...

UNGARAN (Cakram.net) – Belanja Pemerintah Pusat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN) Tahun Anggaran 2020 lebih difokuskan pada 5 area, yakni SDM berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, mendorong transformasi birokrasi, dan antisipasi ketidakpastian. Penjelasan itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati saat acara Konferensi Pers APBN KiTa di Auditorium Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Selasa (24/9/2019).

“Untuk belanja tahun 2020, seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden, fokusnya adalah di 5 area. Salah satunya adalah SDM yang berkualitas, makanya kita fokusnya tetap di pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman,” ungkap Sri Mulyani seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id

Sri Mulyani menjelaskan, sektor pendidikan difokuskan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, enterpreunership, penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan kegiatan pendukung penelitian. Alokasi anggaran pendidikan Tahun 2020 sebesar Rp 508,1 triliun. ‘’Untuk keseharan sasarannya pada percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif dan preventif, serta melanjutkan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp132,2 triliun,’’ paparnya.

Sri Mulyani membeberkan, untuk penguatan program perlindungan sosial tahun 2020 dianggarkan Rp 372,5 triliun. Sektor ini bertujuan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia. ‘’Sektor ini dilakukan dengan peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran, sinergi/sinkronisasi antar program, serta subsidi yang tepat sasaran dan efektif,’’ katanya.

Fokus belanja pemerintah pusat ketiga, ungkap Sri Mulyani, untuk akselerasi pembangunan infrastruktur. Utamanya untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialisasi (konektivitas, pangan, energi, dan air), serta untuk mengantisipasi masalah sosial perkotaan seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan penyediaan transportasi massal. ‘’Kita akan terus mempromosikan skema pembiayaan inovatif melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), seperti Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP). APBN 2020 mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 423,3 triliun,’’ ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, mendorong transformasi birokrasi supaya lebih efisien, melayani dan bebas korupsi menjadi fokus belanja keempat. Untuk pos ini disediakan anggaran Rp 261,3 triliun. Sasaran program yang dilakukan adalah mendorong efektivitas birokrasi, seperti peningkatan produktivitas, integritas dan pelayanan publik, serta dengan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan.

‘’Fokus belanja pemerintah pusat kelima, adalah antisipasi ketidakpastian yang diperkirakan masih tinggi di tahun mendatang. Antisipasi ketidakpastian ini dilakukan baik dari sisi adanya resiko bencana alam, stabilitas ekonomi dan politik, serta penguatan fiscal buffer,’’ terangnya.

Pada kesempatan itu, Menkeu mengajak seluruh elemen untuk ikut mengawal pelaksanaan APBN. ‘’Kita berharap seluruh pihak ikut mengawal dan mengawasi APBN yang besarnya lebih dari Rp 2.500 triliun belanja negara, agar benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak dikorupsi serta disalahgunakan,” tegasnya. dhi



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *