SEMARANG, Cakram.net – Sejumlah Kades/Lurah se-Kabupaten Klaten mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat, bahkan ada kades yang emosional karena penerima bansos malah orang kaya dan ada yang dapat lebih dari dua bantuan. Keluhan itu mereka sampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat acara Rembug Desa secara virtual, Senin 2 Agustus 2021.
Salah satu Kades yang begitu emosional saat menyampaikan semrawutnya data bansos di desanya bernama Joko Laksono. Joko Laksono adalah Kades Tijayan, Kecamatan Manisrenggo.
“Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kula ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma),” tukas Joko.
Joko mengungkapkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) di desanya tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus karena dianggap sudah mampu justru kembali mendapatkan bantuan.
“Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Entuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu malih (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku,” ucapnya.
Menurutnya, hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
“Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat, kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma),” imbuhnya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan, Kecamatan Cawas. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dibatalkan.
“Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan,” pungkasnya.
Kesemerawutan data Bansos juga disampaikan Kepala Dusun di Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Suyuti. Ia menyebutkan terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
“Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak,” ujarnya.
Ia sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang belum ada perbaikan.
“Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan,” ungkap Kades Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Lilik Ratnawati.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah mengaku banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
“Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data,” kata Ganjar.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.
“Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak,” tegasnya.
Menurut Ganjar, Kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang punya mobil banyak tetap dapat bantuan.
“Yang gini-gini harus dibersihkan pak Gub, soalnya kami bingung, itu tidak bisa diterima, dikembalikan juga tidak tahu caranya. Itu yang mereka laporkan,” terangnya.
Ganjar berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.
“Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya nggo ngeneng-ngenengke (untuk menenangkan). Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul,” ucapnya. (Cakram)
