SEMARANG, Cakram.net – Undang -undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan pesantren. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen saat membacakan penjelasan Gubernur Jateng dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jateng, di ruang rapat paripurna DPRD Jateng, Jumat 29 Juli 2022.
Dia mengatakan perlu penetapan peraturan daerah terkait pesantren sebagai payung hukum sehingga pemerintah daerah dapat berperan melalui fasilitasi sesuai dengan kewenangannya.
“Raperda tentang Fasilitas dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jateng sudah diparipurnakan. Artinya, sebentar lagi akan dibahas di DPRD. Kami juga sudah menjelaskan apa-apa yang menyebabkan (latar belakang) kenapa kami mengusulkan perda tersebut,” ujar wagub.
Taj Yasin menjelaskan, Peraturan Presiden tentang Pesantren sudah keluar, sehingga Pemerintah Provinsi Jateng mengikuti dan membantu sesuai kewenangannya. Ia berharap DPRD segera memberikan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait raperda yang telah dirapatkan dan dibahas bersama tersebut.
Untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya, Taj Yasin menilai perlu adanya pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Selain itu, pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
