“Apalagi kita melihat pondok pesantren saat ini di Jawa Tengah, adalah provinsi ke-2 terbanyak pondok pesantrennya setelah Jawa Timur. Ini perlu payung hukum yang kuat sehingga keberadaan pondok pesantren yang saat ini sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Ini kami ingin membantu disana supaya kami tidak salah karena ada aturan dan ada perdanya,” bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, wagub menyampaikan pokok-pokok penjelasan yang melatarbelakangi diajukannya Raperda tentang Fasilitas dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jateng. Di antaranya, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
“Dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta Tanah Air, berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan perjuangan meraih kemerdekaan, maupun pembangunan nasional dalam kerangka NKRI,” jelasnya.
Selain itu, pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat, dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren sekaligus merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam.
“Dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan, menyemaikan akhlak mulia yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan dakwah, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat,” bebernya. (rls)
