“Di setiap desa di Jateng terdapat 11-12 kader kesehatan. Itu kalau dijumlahkan dengan banyaknya desa di Jateng maka lebih dari 90 ribu kader kesehatan. Semuanya bergerak melaksanakan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, kemarin saat Covid-19 memang sempat terkendala. Tetapi saat ini mari kita gerakkan lagi dan didata lagi,” pintanya.
Wagub menyebutkan, penanganan stunting tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, BKKBN, dan BP3AKB, tetapi juga harus bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait rumah tidak layak huni dan jambanisasi, Badan Pendidikan, maupun OPD lain, serta pihak swasta. Semua saling bersinergi dan bergotong royong merencanakan dan melakukan aksi penanganan stunting.
Wakil Bupati Brebes, Narjo menjelaskan Pemkab Brebes telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga level desa. Tercatat sebanyak 4.572 personel TPPS yang tersebar di 17 kecamatan di Brebes. Dalam melaksanakan aksinya, TPPS bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah, TNI, Polri, Muslimat NU, Aisyiyah, Pramuka, TP PKK, dan organisasi masyarakat lainnya.
Disebutkan, berbagai aksi nyata sudah dilakukan Kabupaten Brebes sebagai daerah dengan kasus stunting tertinggi di Jateng. Antara lain pemberian makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil, anak sekolah, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, jambanisasi, pendampingan calon pengantin, dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko pernikahan dini, pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sayuran dan budidaya ikan, serta program lainnya.
“Semua sudah bergerak bersama menangani stunting. Karena salah satu daerah prioritas penanganan stunting, Brebes mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang semula Rp. 5 miliar menjadi Rp. 14 miliar pada 2022. Dana bantuan dari pusat itu ada di BP3AKB, sehingga para camat dan kades silakan berkoordinasi dengan BP3AKB,” jelasnya. (rls)
