SEMARANG, Cakram.net – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan masih adanya kasus OTT yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan bahwa tindak korupsi bisa terjadi di manapun. Menurutnya itu sebagai pengingat kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi.
“Itu tidak cukup di lips service, buktinya dikandani (diingatkan) juga ngeyel (keras kepala) gitu, kemudian terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks inilah pertemuan pagi ini menjadi penting agar kawan-kawan dari DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik khususnya dalam membangun sistem yang mencegah korupsi,” kata Ganjar usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh bupati/walikota di Jawa Tengah, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa 27 September 2022.
Dalam acara itu, Ganjar menceritakan beberapa kasus korupsi yang akhir-akhir ini terjadi. Mulai dari pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Blora, OTT pejabat seperti kejadian di Pemalang beberapa waktu lalu, dan OTT yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung.
“Saya ceritakan secara terbuka tadi, hari ini lagi banyak dan rame, umpama kejadian di Blora tentang pemotongan BLT. Orang mungkin melihat itu kecil sekali tapi dari segi kelakuan itu tidak benar. Kedua, tadi saya juga sampaikan bagaimana kejadian akhir-akhir ini dengan OTT dan itu bisa terjadi di manapun, lalu saya tarik mundur lagi kejadian di Pemalang. Hari ini saya senang karena Bupati/Walikota, pemerintah provinsi, terus kemudian ada DPRD semuanya ikut serta untuk kita bisa memperbaiki sistem ini, bagaimana mencegah korupsi,” jelasnya.
Ganjar memberikan gambaran mengenai relasi dan perbaikan sistem yang dapat dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif. Misalnya mengenai pengesahan APBD jangan sampai ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Sebab mitigasi korupsi dapat dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD dengan membangun kesepakatan tentang syarat penting dan membuang syarat yang tidak penting.
