“Mitigasi korupsinya ada di situ, bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global terus kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki, arahkan APBD nya ke sana. Itu saja,” katanya.
Ia berharap dalam pengesahan APBD itu nantinya tidak menjadi proyek bancakan. Sebab indikasi seperti itu pasti ada, seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp 200 jutaan punya potensi korupsi tinggi karena melalui penunjukan langsung. Maka dari itu Ganjar meminta DPRD agar mengontrol dan mengawasi serta jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik ekskutif maupun legislatif.
“Saya titip sama kawan-kawan DPRD tolong dikontrol dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif.
Di Pemprov umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu,” tegas Ganjar.
Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang dapat ditiru daerah lain. Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.
